A. PENDAHULUAN
Perekonomian yang stabil adalah salah satu aspek kunci dalam pembangunan suatu negara. Menurut Tjokroamidjojo (2006) pembangunan adalah proses perubahan sosial yang direncanakan, mencakup berbagai dimensi seperti kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, menurut Tampongangoy dkk. (2021) stabilitas perekonomian akan terwujud saat terdapat harmoni antara permintaan dalam negeri dengan pengeluaran domestik yang berasal dari tabungan dan investasi. Salah satu cara untuk memastikan kestabilan ekonomi adalah melalui serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perekonomian dalam negeri terhadap berbagai perubahan dan masalah yang dapat timbul.
Untuk mencapai stabilitas perekonomian ini, peran
ekonomi negara melalui kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting. Pertama-tama,
salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas perekonomian adalah PDB
(Produk Domestik Bruto) atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut
Badan Pusat Statistik (2023) salah satu hal penting dalam menilai situasi
ekonomi suatu negara pada suatu waktu tertentu adalah informasi mengenai Produk
Domestik Bruto (PDB). PDB dapat diperoleh melalui tiga metode yang berbeda,
yakni metode produksi, metode pendapatan, serta metode pengeluaran. Secara
teori, semua tiga pendekatan ini akan menghasilkan angka yang serupa. PDB
mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu
negara atau wilayah. Stabilitas ekonomi terwujud ketika komponen-komponen PDB
seperti konsumsi private, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih
berada dalam keseimbangan yang baik. Berikut merupakan data dari laju pertumbuhan
PDB triwulanan (Y-on-Y) tahun 2018-2021 (persen):
Grafik 1. Laju
Pertumbuhan PDB Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2018-2021 (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Dari data diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia (tahun ke tahun) umumnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta
efek eksternal, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebelum
munculnya pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen (tahun
ke tahun). Kemunculan pandemi Covid-19 pada awal 2020 mengakibatkan kontraksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia
mengalami penurunan sebesar 5,32 persen (tahun ke tahun). Pertumbuhan ekonomi
Indonesia mulai mengalami perbaikan (tahun ke tahun) pada kuartal kedua tahun
2021.
Selain itu, ketersediaan modal adalah aspek lain yang
sangat relevan dalam mencapai stabilitas perekonomian. Menurut Pasal 4 Undang-Undang
No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ialah kebijakan pokok pemerintah dalam
investasi bertujuan untuk mempromosikan lingkungan bisnis domestik yang
mendukung investasi, dengan tujuan memperkuat daya saing ekonomi nasional serta
mempercepat pertumbuhan investasi. Berdasarkan aturan tersebut modal yang cukup
dan tersedia memungkinkan perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam
produksi dan pengembangan usaha. Di sisi lain, kebijakan publik yang mendukung
investasi dan memastikan akses yang adil terhadap modal dapat berperan dalam
mendorong stabilitas ekonomi.
Di sisi lain, tingkat penduduk yang meningkat juga
dapat memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas perekonomian. Dengan
populasi yang bertumbuh, potensi konsumen dan tenaga kerja yang lebih besar
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut KEMENKO PMK (2022), Indonesia
diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030. Pada masa
tersebut, jumlah individu yang berusia produktif akan jauh lebih banyak dari pada
mereka yang tidak produktif. Bahkan pada tahun 2020 saja, berdasarkan data dari
BPS, terdapat sekitar 140 juta orang usia produktif atau angkatan kerja dari
total populasi Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Bahkan, pada tahun 2030,
angka ini diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Grafik 2. Jumlah Penduduk
di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk
mempersiapkan bonus demografi ini, dengan tujuan menghasilkan sumber daya
manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Mereka diharapkan menjadi
individu yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan bermoral. Namun,
untuk mengelola pertumbuhan penduduk dengan baik, diperlukan kebijakan yang
memadai dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dari aspek ketenagakerjaan, penawaran tenaga kerja
yang efektif adalah faktor kunci lainnya dalam menjaga stabilitas perekonomian.
Ketika tenaga kerja terampil tersedia dan sesuai dengan permintaan pasar,
perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan produktivitas meningkat. Menurut data
Badan Pusat Statistik 2023, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional
(SAKERNAS) pada bulan Februari 2023, jumlah Angkatan Kerja mencapai 146,62 juta
individu, mengalami peningkatan sebesar 2,61 juta orang jika dibandingkan
dengan bulan Februari 2022. Sementara itu, jumlah penduduk yang sedang bekerja
mencapai 138,63 juta orang, mengalami kenaikan sebanyak 3,02 juta orang
dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terbesar
dalam lapangan pekerjaan terjadi pada sektor penyediaan akomodasi, penyediaan
makanan dan minuman, serta berbagai aktivitas jasa lainnya, masing-masing
mengalami penambahan sebanyak 0,51 juta orang. Kebijakan publik dapat mendukung
pelatihan tenaga kerja dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan
lapangan kerja.
Terakhir, teknologi yang digunakan dalam perekonomian
juga berperan dalam mencapai stabilitas. Menurut Badan Riset dan Inovasi
Nasional (2014) teknologi memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, dan daya
saing internasional. Pemerintah dapat mendukung investasi dalam riset dan
pengembangan serta memfasilitasi adopsi teknologi baru dalam berbagai sektor
ekonomi. Dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang diinginkan,
pemerintah harus mempertimbangkan semua faktor-faktor ini dan
mengimplementasikan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, peran ekonomi
negara dalam mewujudkan stabilitas perekonomian melalui kebijakan publik
sangatlah vital dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan
berkelanjutan.
B. TINJAUAN
PUSTAKA
Stabilitas ekonomi dalam suatu negara merupakan hasil
dari keselarasan seluruh aktivitas ekonomi dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal kebijakan moneter dan fiskal.
Konsep stabilitas dalam ilmu ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Hidayatullah
(2019), merujuk pada kondisi di mana perekonomian berjalan sesuai dengan
rencana, menciptakan keselarasan, kendali, dan kelangsungan antara aktivitas
ekonomi dan pertumbuhan arus mata uang yang seimbang dengan arus barang dan
jasa yang telah tersedia. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi bukan hanya
mencakup aspek pertumbuhan, tetapi juga keseimbangan fundamental yang
memastikan ketahanan ekonomi negara. Berikut merupakan beberapa aspek yang
terkait dengan peran ekonomi negara dalam mewujudkan stabilitas perekonomian
melalui kebijakan publik:
- PDB
(Produk Domestik Bruto)/PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Di negara-negara berkembang, PDB adalah konsep yang sangat penting dibandingkan dengan indikator pendapatan nasional lainnya. Menurut Sukirno (2013:34), PDB dapat dijelaskan sebagai nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. PDB, juga dikenal dengan istilah Gross Domestic Product (GDP) dalam bahasa Inggris, mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dan faktor produksi asing (Sukirno, 2013:35). PDB yang dihitung dengan harga berlaku memberikan informasi tentang pergeseran dan struktur ekonomi, sementara penggunaan harga konstan membantu dalam menilai pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dalam konteks negara-negara berkembang, PDB menjadi elemen kunci dalam memahami kesehatan ekonomi dan kemajuan negara tersebut.
Di sisi lain, Menurut Todaro (2002), PDRB adalah nilai total dari hasil output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah. Ini mencakup aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk asli daerah tersebut serta penduduk dari luar daerah yang bermukim. PDRB sangat penting dan harus dipresentasikan secara jelas. Melalui informasi PDRB yang akurat, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih baik perkembangan ekonomi daerah dan mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Penanaman Modal
Penanaman modal dalam negeri, pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang melibatkan penanaman modal untuk berusaha di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan sumber daya modal yang berasal dari dalam negeri. Penanam modal adalah entitas seperti perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha yang berbasis di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal dalam negeri memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan usaha di dalam negeri, melibatkan berbagai pihak termasuk individu, perusahaan, dan entitas pemerintah.
3. Peningkatan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk yang besar memiliki peran ganda dalam perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan membawa peningkatan sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan menggairahkan potensi produksi. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk akan merambah pasar, yang merupakan pendorong beragam inovasi dan teknologi. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, hasil produksi akan melonjak, menciptakan surplus pendapatan. Oleh karena itu, apabila suatu negara atau daerah dapat mengelola angkatan kerja dengan efektif, hal ini akan membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan temuan Octavianingrum (2015).
4. Penawaran Tenaga Kerja
Di dalam ekonomi, terdapat faktor produksi, yang meliputi tanah, modal, tenaga kerja, serta keterampilan. Salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah tenaga kerja, yang harus sesuai dengan kebutuhan industri berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Modal utama yang diperlukan dalam konteks ini adalah sumber daya manusia (SDM), dan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu unsur produksi (Arsyad, 2009:98). Djojohadikusumo dalam Baibaba (2008) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah semua individu yang mampu untuk bekerja, termasuk mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang menerima upah, dan juga yang bekerja untuk menerima gaji atau upah. Golongan tenaga kerja ini juga mencakup orang yang menganggur, tetapi sebenarnya masih terlibat dalam kegiatan kerja.
5. Penggunaan Teknologi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara telah mengalami
pergeseran paradigma yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Faktor-faktor konvensional seperti peningkatan kapital dan tenaga kerja tidak
lagi menjadi satu-satunya pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi elemen krusial yang memengaruhi
kemajuan ekonomi suatu negara. Kehadiran inovasi teknologi telah membuka pintu
bagi efisiensi yang lebih besar dalam penyediaan barang dan jasa, memberikan
dorongan penting bagi daya saing usaha. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang
mendukung inovasi, seperti alokasi anggaran negara untuk penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta promosi inovasi, menjadi
semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).
C. PEMBAHASAN
Stabilitas perekonomian adalah salah satu tujuan utama setiap negara dalam mengelola ekonominya. Stabilitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi yang sehat, tingkat pengangguran yang rendah, inflasi yang terkendali, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Peran ekonomi negara dalam mewujudkan stabilitas perekonomian sangat penting, dan untuk mencapainya, pemerintah harus mengambil berbagai langkah, terutama melalui kebijakan publik yang bijaksana. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas perekonomian negara dan bagaimana kebijakan publik dapat memainkan peran utama dalam mencapainya.
Pertama yaitu PDB/PDRB (Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik Regional Bruto). PDB atau PDRB adalah indikator utama dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Konsumsi private, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih adalah komponen-komponen yang memengaruhi PDB. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran pemerintah, memberikan insentif investasi, dan mempromosikan ekspor.
Dengan mengelola komponen-komponen ini, pemerintah dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kedua, dari aspek penanaman modal, baik dalam bentuk fisik maupun modal manusia, sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal dapat ditingkatkan melalui kebijakan investasi, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menyediakan modal melalui program-program investasi jangka panjang dan pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan data realisasi investasi untuk periode triwulan I tahun 2023. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa capaian realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan kenaikan sebesar 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total investasi yang berhasil direalisasikan mencapai angka luar biasa, yaitu sebesar Rp328,9 triliun. Selain itu, pencapaian tersebut juga berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, dengan berhasil menciptakan pekerjaan bagi 384.892 tenaga kerja Indonesia selama triwulan pertama tahun ini.
Melalui pencapaian ini, Kementerian Investasi/ BKPM tetap memelihara optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Realisasi investasi yang mencapai 23,5% dari target realisasi investasi tahun 2023, yang telah ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun, menjadi sinyal positif bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Hal ini tentunya sangat baik dalam menciptakan stabilitas perekonomian negara. Ketiga, dari sisi peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang sehat dapat berkontribusi positif terhadap ekonomi negara.
Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghasilkan masalah seperti pengangguran dan tekanan pada sumber daya alam. Melansir informasi yang disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (2023) Pada tahun 2030 hingga 2040, Indonesia diharapkan memasuki periode bonus demografi yang menjanjikan.
Bonus demografi ini mencerminkan perbandingan yang menguntungkan antara penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan usia nonproduktif (65 tahun ke atas). Dalam periode tersebut, diperkirakan lebih dari 60% dari total populasi Indonesia akan termasuk dalam kelompok usia produktif, menciptakan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Ini adalah sebuah peluang emas yang harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan kemampuan ekonomi negara. Keempat, adalah penawaran tenaga kerja, tenaga kerja yang berkualitas dan efektif adalah aset berharga dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2022, terdapat sebanyak 135,61 juta penduduk yang aktif bekerja di Indonesia.
Dalam angka tersebut, sektor pertanian mendominasi dengan 29,96% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor perdagangan berada di peringkat kedua, menyerap sekitar 19,03% dari angka tersebut, sementara sektor industri menyumbang sebanyak 13,77%. Sektor-sektor lainnya yang juga berkontribusi signifikan dalam lapangan kerja meliputi akomodasi dan makanan-minuman (7,11%), konstruksi (6,04%), jasa pendidikan (4,89%), jasa lainnya (4,34%), serta transportasi dan pergudangan (4,21%). Di samping itu, sektor administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, jasa perusahaan, pertambangan, dan jasa keuangan masing-masing menyumbang sejumlah yang lebih kecil pada pasar tenaga kerja, berkisar antara 1,11% hingga 3,42%. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas, dengan hanya 0,23% dari total angka, merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja dalam perekonomian nasional.
Data ini mencerminkan keragaman struktur pekerjaan di Indonesia dan peran penting berbagai sektor dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran dalam mengembangkan tenaga kerja dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Hal ini akan membantu mengurangi pengangguran struktural dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir, kelima yaitu penggunaan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi tentunya hal ini memiliki dampak besar pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021) kemajuan teknologi, terutama teknologi digital, tidak hanya harus dipandang sebagai sebuah tantangan, tetapi juga sebagai peluang yang besar. Penyelidikan telah menunjukkan bahwa peluang ekonomi digital di Indonesia masih terbuka lebar, dengan nilai transaksi yang diharapkan mencapai USD 124 miliar (sekitar Rp1.700 triliun) pada tahun 2025.
Faktor-faktor kunci yang mendukung peluang ini adalah populasi Indonesia yang merupakan yang terbesar ke-4 di dunia, dengan lebih dari 191 juta orang usia produktif, yang mencakup sekitar 70,7% dari total penduduk. Generasi Z, yang terdiri dari 75,49 juta individu atau sekitar 27,94%, serta Generasi Y atau Milenial dengan jumlah mencapai 69,90 juta jiwa atau sekitar 25,87%, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di negara ini.
Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan inovasi di masa depan. Pemerintah dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru melalui insentif, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta regulasi yang mendukung sektor teknologi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis dan kompetitif.
Dalam rangka mewujudkan stabilitas perekonomian, peran
ekonomi negara melalui kebijakan publik sangat penting. Pemerintah harus
mempertimbangkan berbagai faktor seperti PDB, ketersediaan modal, pertumbuhan
penduduk, penawaran tenaga kerja, dan teknologi dalam merancang kebijakan yang
efektif. Dengan demikian, negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil
dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.
D. PENUTUP
Berikut merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan konteks peran ekonomi negara dalam mewujudkan stabilitas perekonomian melalui kebijakan publik.
1. Kesimpulan
Dalam mencapai stabilitas perekonomian melalui kebijakan publik, peran ekonomi negara memegang peranan kunci.
Stabilitas ekonomi tercermin dalam indikator seperti PDB/PDRB yang seimbang melalui konsumsi private, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.
Modal yang memadai juga mendukung stabilitas dengan memberikan peluang pertumbuhan bisnis dan investasi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial asal diiringi dengan penawaran tenaga kerja yang efektif. Teknologi dalam produksi dan layanan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan efisiensi.
Oleh karena itu, negara perlu mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam kebijakan publik mereka untuk mencapai stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.
Penting bagi pemerintah
untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi guna memastikan
stabilitas dan pertumbuhan yang seimbang. Semua pemangku kepentingan, termasuk
sektor swasta dan masyarakat, juga perlu berperan aktif dalam mendukung upaya
ini agar menciptakan perekonomian yang stabil dan sejahtera bagi semua.
2. Saran
Peran ekonomi negara dalam mewujudkan stabilitas
perekonomian sangat vital dan memerlukan sejumlah tindakan strategis.
Pertama-tama, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur
sebagai langkah kunci. Ini akan merangsang pertumbuhan PDB/PDRB negara, menciptakan
lapangan kerja baru, dan mendorong investasi swasta. Selain itu, pengembangan
pasar modal yang kuat, seperti bursa saham dan obligasi, akan mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
juga penting, dengan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja untuk
meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan perusahaan.
Kebijakan fiskal yang bijaksana, diversifikasi
ekonomi, dan pengaturan pasar yang efektif untuk mencegah monopoli merupakan
komponen penting dalam mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Inovasi dan
teknologi perlu didorong melalui insentif penelitian dan pengembangan.
Pemberdayaan sektor ekspor dengan insentif dan dukungan serta kebijakan
pemerataan pendapatan untuk stabilitas sosial dan politik juga sangat relevan.
Terakhir, kolaborasi internasional dalam perdagangan, keuangan, dan investasi
adalah elemen penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi secara global. Dengan
menerapkan saran-saran ini, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam
mencapai stabilitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
secara keseluruhan.
E. DAFTAR
PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2009. Peralamalan
Bisnis. Yogyakarta: Badan Penelitian Fakultas Ekonomi-Yogyakarta
Badan Pusat Statistik. (2022). Produk
Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2018 – 2022. Jakarta: BPS RI
Badan Pusat Statistik. (2022). Keadaan
Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta: BPS RI
Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan
Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023. Jakarta: BPS RI
Badan Pusat Statistik. (2022). Laju
Pertumbuhan Penduduk. Diakses pada 11 Oktober 2023, dari https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html
Badan Pusat Statistik. (2023). Produk
Domestik Bruto (Pengeluaran). Diakses pada 11 Oktober 2023, dari https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html
Badan Riset dan Inovasi Nasional.
(2014). Peran Teknologi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Diakses pada 11
Oktober 2023, dari https://www.bppt.go.id/berita-bppt/peran-teknologi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia
Baibaba, Yohanis. 2008. Pengaruh
Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Propinsi Papua. Skripsi.
Universitas Cenderawasih: Jayapura
Hidayatullah, Indra. (2019). Peran Pemerintah
Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 1:
183-208
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (2021). Maksimalkan Potensi Ekonomi dengan Teknologi Digital. Diakses
pada 11 Oktober 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/36914/maksimalkan-potensi-ekonomi-dengan-teknologi-digital/0/berita
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (2023). Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023. Diakses pada 11
Oktober 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/48706/realisasi-investasi-triwulan-i-tahun-2023/0/artikel_gpr
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Optimalkan Bonus
Demografi, Agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah. Diakses pada 11 Oktober 2023,
dari https://www.kemenkopmk.go.id/optimalkan-bonus-demografi-agar-tak-terjebak-di-pendapatan-menengah
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2023). Bonus Demografi Harus Mampu Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses
pada 11 Oktober 2023, dari https://www.mpr.go.id/berita/Bonus-Demografi-Harus-Mampu-Wujudkan-Kesejahteraan-Masyarakat
Octavianingrum, D. (2015). Analisis
Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi 5 Kabupaten/Kota. Skripsi,
Universitas Negeri Yogyakarta
Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi,
Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Todaro, 2002. Pembangunan Ekonomi,
Jakarta: Penerbit Erlangga
Tampongangoy dkk. (2021). Strategi
Pemerintah Desa dalam menjaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat Desa di Tengah
Pandemi Covid 19 (Suatu Studi Di Desa Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten
Kepulauan Sangihe), JAP No. 111 Vol. VII 2021, 94
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006.
Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
Undang-Undang No 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal
Mahasiswa S2 Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Posting Komentar untuk "Peran Ekonomi Negara Dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Kebijakan Publik"